Uni Eropa didesak untuk mempertimbangkan kembali jadwal penerapan peraturan EUDR (European Union Deforestation Regulation), karena membahayakan nilai perdagangan yang diperkirakan mencapai 110 milyar euro.
EUDR diberlakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial akibat dari penggundulan hutan
Setelah pada pertengahan tahun ini sekelompok pelaku industri kayu di Amerika meminta Eropa untuk menunda penerapan peraturan EUDR, kini giliran Kanselir Jerman pada minggu lalu meminta penangguhan penerapan EUDR, peraturan yang mengatur mengenai produk hasil hutan. Menteri pertanian Jerman, beberapa anggota parlemen Eropa, dan pelaku industri insternasional yang komoditasnya terkait erat telah menyatakan kekhawatiran mereka tentang rumitnya peraturan tersebut dan dampak yang bisa terjadi terhadap perdagangan internasional.
Negara-negara pengekspor seperti Brasil, Indonesia, dan Malaysia juga sebelumnya telah memperingatkan bahwa EUDR akan menjadi hambatan dalam perdagangan yang berdampak negatif pada petani dan pelaku industri kecil.
Beberapa hari sebelumnya, Brasil juga meminta Uni Eropa untuk menunda penerapan EUDR dan meminta agar peraturan tersebut direvisi untuk menghindari kerugian pada ekspor Brasil ke Eropa. Di dalam suratnya, pemerintah Brasil mengatakan bahwa pemberlakuan EUDR dapat memengaruhi hampir sepertiga nilai ekspor Brasil ke Uni Eropa.
EUDR disahkan pada tahun 2022 oleh Parlemen Eropa dan diberlakukan pada bulan Juni tahun 2023, sehingga operator dan perusahaan memiliki waktu 18 bulan untuk beradaptasi. Undang-undang tersebut fokus pada produk komoditi kedelai, daging sapi, minyak sawit, kopi, kakao, karet, kayu dan produk turunannya, termasuk kulit dan furniture. Dan kayu adalah satu-satunya komoditas yang harus legal, bebas deforestasi, dan "bebas degradasi".
---
EUDR diberlakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial akibat dari penggundulan hutan
Setelah pada pertengahan tahun ini sekelompok pelaku industri kayu di Amerika meminta Eropa untuk menunda penerapan peraturan EUDR, kini giliran Kanselir Jerman pada minggu lalu meminta penangguhan penerapan EUDR, peraturan yang mengatur mengenai produk hasil hutan. Menteri pertanian Jerman, beberapa anggota parlemen Eropa, dan pelaku industri insternasional yang komoditasnya terkait erat telah menyatakan kekhawatiran mereka tentang rumitnya peraturan tersebut dan dampak yang bisa terjadi terhadap perdagangan internasional.
Negara-negara pengekspor seperti Brasil, Indonesia, dan Malaysia juga sebelumnya telah memperingatkan bahwa EUDR akan menjadi hambatan dalam perdagangan yang berdampak negatif pada petani dan pelaku industri kecil.
Beberapa hari sebelumnya, Brasil juga meminta Uni Eropa untuk menunda penerapan EUDR dan meminta agar peraturan tersebut direvisi untuk menghindari kerugian pada ekspor Brasil ke Eropa. Di dalam suratnya, pemerintah Brasil mengatakan bahwa pemberlakuan EUDR dapat memengaruhi hampir sepertiga nilai ekspor Brasil ke Uni Eropa.
EUDR disahkan pada tahun 2022 oleh Parlemen Eropa dan diberlakukan pada bulan Juni tahun 2023, sehingga operator dan perusahaan memiliki waktu 18 bulan untuk beradaptasi. Undang-undang tersebut fokus pada produk komoditi kedelai, daging sapi, minyak sawit, kopi, kakao, karet, kayu dan produk turunannya, termasuk kulit dan furniture. Dan kayu adalah satu-satunya komoditas yang harus legal, bebas deforestasi, dan "bebas degradasi".
---